Tantangan bencana banjir yang semakin kompleks di wilayah Pekalongan dan pesisir Pantura Jawa Tengah membutuhkan pendekatan yang lebih holistik dan kolaboratif. Yayasan Mercy Corps Indonesia, bekerja sama dengan Bappeda Provinsi Jawa Tengah dan berbagai organisasi terkait, termasuk Integrated Coastal Zone Management (ICZM) UNDIP, mengadakan serangkaian kegiatan untuk memperkuat implementasi konsep ICZM dalam perencanaan pemanfaatan ruang pesisir di Indonesia. Kegiatan ini bertujuan untuk menciptakan acuan yang lebih jelas dan berbasis risiko dalam pengelolaan kawasan pesisir, guna mendukung pembangunan berkelanjutan yang lebih tangguh terhadap perubahan iklim.
Pada tanggal 10 dan 11 September 2024, Yayasan Mercy Corps Indonesia akan menggelar dua acara penting yang mengusung tema kebijakan penanggulangan bencana dan pengelolaan kawasan pesisir. Acara pertama pada tanggal 10 September 2024 bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai pentingnya peran ICZM dalam mengelola wilayah pesisir dengan mempertimbangkan risiko perubahan iklim dan bencana yang dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat. Acara ini juga akan membahas pentingnya kerjasama lintas sektor dalam merancang kebijakan yang berkelanjutan dan berbasis risiko, yang dapat memastikan bahwa pembangunan di kawasan pesisir dapat bertahan menghadapi tantangan perubahan iklim. Permasalahan banjir di Pekalongan dan Pantura Jawa Tengah, yang dulunya terjadi musiman, kini terjadi semakin tidak mengenal waktu yaitu sepanjang tahun Transformasi kebijakan diperlukan untuk mendorong pendekatan yang tidak hanya reaktif, tetapi juga proaktif dan berbasis pada kolaborasi antarsektor, baik pemerintah, NGO, komunitas, hingga akademisi.
Policy Brief yang dihasilkan menggarisbawahi pentingnya pendekatan yang lebih luas, mencakup penataan ruang, infrastruktur dasar, serta penguatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi risiko banjir. Kegiatan ini merekomendasikan adanya sistem tata kelola yang mengintegrasikan lintas batas administratif dan berbagai sektor, guna mendorong kebijakan yang implementatif dan berkelanjutan. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam perencanaan risiko banjir juga diidentifikasi sebagai kunci dalam menciptakan ketahanan jangka panjang. Hal ini dapat dilakukan melalui peningkatan kapasitas lokal dan penyusunan kebijakan berbasis data serta koordinasi kelembagaan untuk memperkuat respon terhadap fenomena banjir pesisir yang tidak lagi mengenal batas administrasi.
Selanjutnya, pada 11 September 2024, Mercy Corps Indonesia mengundang para pemangku kepentingan untuk berdiskusi lebih mendalam mengenai rencana kerjasama terkait advokasi kebijakan ICZM. Acara ini akan diadakan di Ruang Rapat Lt. IV, BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah. Fokus diskusi kali ini adalah untuk menghasilkan acuan pemanfaatan ruang pesisir yang lebih komprehensif, yang memperhitungkan dinamika pesisir dalam bentang yang lebih luas dan menyertakan informasi mengenai potensi dampak jangka panjang akibat perubahan iklim. Tujuan dari advokasi kebijakan ini adalah untuk memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan benar-benar berbasis risiko iklim dan memiliki dasar yang kuat untuk pembangunan pesisir yang lebih tangguh.
Hasil dari kedua acara ini diharapkan dapat memperkuat fondasi bagi kebijakan yang lebih efektif dalam mengurangi risiko bencana di kawasan pesisir. Diskusi yang akan berlangsung selama dua hari ini diharapkan tidak hanya memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai pentingnya pendekatan berbasis risiko dalam perencanaan pesisir, tetapi juga menghasilkan rekomendasi konkret yang dapat diterapkan dalam pembangunan berkelanjutan di wilayah pesisir Indonesia.
Documentation sources: Yayasan Mercy Corps Indonesia dan dokumentasi pribadi