Center for Integrated Coastal Zone Management (ICZM) Universitas Diponegoro berpartisipasi dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Kajian Model Pengelolaan Pesisir Terpadu (Integrated Coastal Zone Management) di Pantura Jateng” yang diselenggarakan oleh Mercy Corps Indonesia melalui program Zurich Climate Resilience Alliance (ZCRA). Kegiatan ini berlangsung pada hari Selasa, 01 Juli 2025, di KHAS Hotel Semarang dan menjadi bagian penting dari upaya penyusunan strategi pengelolaan pesisir utara Jawa Tengah yang lebih adaptif dan berkelanjutan.
FGD ini mempertemukan berbagai pemangku kepentingan, termasuk perwakilan dari BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah, pemerintah kabupaten/kota, akademisi, dan NGO lokal maupun nasional. Kegiatan dibuka dengan sambutan dari Mercy Corps Indonesia dan Kepala Bappeda Provinsi Jawa Tengah, kemudian dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh Direktur Center for ICZM UNDIP, yaitu Dr. Aris Ismanto, S.Si., M.Si, beserta tim ahli ICZM lainnya seperti, Dr. Laila Kholid A, S.IP., M.P.P, dan Dr. Ir. Yasser W, S.T., M.T., M.Sc., IPP, yang menjelaskan kerangka pendekatan ICZM dalam konteks pesisir utara Jawa Tengah.
Tim Ahli Center for ICZM Universitas Diponegoro yang turut menyusun kerangka kajian, terdiri dari:
- Dr. Aris Ismanto, S.Si., M.Si.
- Priyo Nugroho Parmantoro, S.T., M.Eng.
- Arief Laila Nugraha, S.T., M.Eng.
- Dr. Laila Kholid Alfirdaus, S.IP., M.P.P.
- Yusuf Jati Wijaya, S.Kel., M.Si., M.Sc., Ph.D.
- Dr. Ir. Yasser Wahyuddin, S.T., M.T., M.Sc., IPP.
Dalam forum ini, tiga wilayah kajian dipilih sebagai prioritas, yaitu Pekalongan, Semarang, dan Demak, yang mewakili tipologi pesisir dan risiko banjir yang beragam. Diskusi ini mengangkat isu-isu penting seperti kenaikan muka air laut, penurunan kualitas lingkungan perairan, land subsidence yang signifikan, serta dinamika perubahan garis pantai.
Selain itu, diskusi ini turut menyoroti tantangan dalam penyesuaian kebijakan tata ruang terhadap kondisi pesisir yang terus berubah, termasuk belum optimalnya pengakuan terhadap wilayah yang terdampak tenggelam serta keterbatasan ruang hidup yang dialami oleh masyarakat pesisir, khususnya nelayan.
Respon dan masukan dari peserta mencakup beberapa hal seperti pentingnya pemodelan daya dukung wilayah, penyusunan kebijakan terkait relokasi, arah investasi industri yang berbasis risiko iklim, hingga perlunya data lintas sektor seperti geologi, hidrologi, dan sosial. Lebih jauh, infrastruktur proteksi pesisir seperti tanggul dan seawall juga dipandang memerlukan adanya kajian lebih lanjut dari sisi teknis dan ekosistem.
Sebagai penutup, Mercy Corps Indonesia menyampaikan bahwa FGD ini menjadi langkah awal dalam menyusun peta jalan pengelolaan pesisir terpadu. Tindak lanjut akan dilaksanakan untuk memperdalam kajian dan merumuskan arah kebijakan yang kontekstual, inklusif, dan berkelanjutan.